,

Baca Juga


Ternyata begini cara hacker Haikal dan komplotannya meretas situs Tiket.com hingga bisa menggondol miliaran rupiah.
Ingin lihat Superman, Batman, dan The Flash beraksi? Download Injustice 2 sekarang, dan buat skuad tarung terbaik dari DC Universe! Kamu bahkan bisa menggabungkan Superman dan Doomsday di satu tim lho.

cara-hacker


Ternyata begini cara hacker Haikal dan komplotannya meretas situs Tiket.com hingga bisa menggondol miliaran rupiah.

Ulah hacker kembali menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Namun kali ini bukan hacker luar negeri yang beraksi, melainkan seorang hacker berusia 19 tahun asal Indonesia yang berhasil membobol situs jual beli tiket online, Tiket.com.
Berita ini mulai mencuat pertama kali ketika PT Global Network yang mengelola Tiket.com mengalami kerugian luar biasa. Usut punya usut, kerugian tersebut dikarenakan oleh ulah seorang hacker yang masih berusia 19 tahun. Remaja yang bernama Haikal itu ditangkap polisi dari Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Bareskrim Polri pada Kamis (30/3).
Bersama tiga rekannya yang berinisial MKU (19), Al (19) dan NTM (27), mereka diduga berhasil meraup keuntungan hingga Rp4,1 miliar. Namun bagaimana sebenarnya cara hacker Haikal dan kawan-kawan menjalankan aksinya tersebut?
Dari hasil penulusuran pihak polisi, para tersangka memiliki tugasnya masing-masing. Haikal dan MKU bertugas untuk meretas server Citilink untuk mendapatkan akses username dan password.
Setelah itu, mereka dengan mudah untuk login terhadap server Citilink dengan menggunakan username dan password milik agen travel Tiket.com dan mendapatkan kode booking tiket pesawat Ctilink untuk dijual ke pembeli.
Sementara itu, tersangka AL memiliki tugas memasukan data booking tiket pesawat dari pembeli yang kemudian dimasukan ke aplikasi penjualan maskapai Citilink dengan menggunakan username dan password milik agen travel Tiket.com. Terakhir, kode pesanan tiket akan dikirim kepada para pembeli.
Untuk memuluskan aksinya, tersangka NTM memiliki kewajiban mencari calon pembeli lewat akun Facebook bernama Nokeyz Dhosite Kashir.
Selain Tiket.com, cara hacker Haikal cukup sukses mengingat mereka juga diketahui berhasil meretas lebih dari 4000 situs. Termasuk situs milik Polri, pemerintah pusat dan daerah, sampai situs milik Aburizal Bakrie.
Ulah Haikal dan kawan-kawannya bisa dibilang cukup luar biasa, mengingat jenjang pendidikan mereka tidak sampai bangku kuliah. Bahkan Haikal sendiri hanyalah lulusan SMP.
Haikal, hacker 19 tahun ini bukanlah satu-satunya hacker yang pernah mencuri perhatian publik Indonesia. Sebelumnya, sudah ada nama-nama hacker Indonesia yang tak hanya terkenal di dalam negeri tapi juga cukup ditakuti di kancah internasional.
Sebut saja seperti Jim Geovedi. Aksinya yang paling terkenal tentu saja ketika ia mampu meretas satelit, di mana satelit tersebut bisa bergerak dan bergeser sesuai keinginan Jim. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan Deutsche Welle, ia berujar sanggup mengontrol internet di Indonesia. “Kalau mau, saya bisa mengontrol internet yang ada di Indonesia,” ujar Jim Geovedi.
Bagaimana tanggapanmu terkait ulah Haikal dan komplotannya yang merugikan suatu pihak sampai mencapi miliaran rupiah?

Baca Juga

IMG_20180515_065304-696x398
Sumenep— Hari ini sejumlah warga di desa karay kecamatan ganding kabupaten Sumenep, madura Jawa timur mulai melaksanakan awal ibadah puasa Ramadhan 1439 H.
“Hari ini kita sudah mulai berpuasa karena kita sudah melakukan shalat tarawih di Masjid Alkarawi tadi malam,” ungkap Nadayana, salah satu warga Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Selasa 15/5/ 2018.
Namun ada Beberapa warga dari desa sebelah juga mengaku akan mengawali puasa Ramadhan Hari ini.
“Kita ikut kiai Pesantren Karay yang ada di Kecamatan Ganding, Sumenep, ” Mas. Tadi Malam ini kita shalat tarawih perdana,” ungkap Zaitun.
Seperti di ketahui bahwa Penetapan awal Ramadan 1439 H, akan ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) RI hari ini, Selasa, 15 Mei 2018.
Informasi ini disampaikan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI, A Juraidi. Menurutnya, rukyatul hilal akan dilaksanakan serentak di 95 titik pemantauan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.( Ziad/Apo ).

Baca Juga

brt913394126
Banyaknya tempat kos, hotel, losmen dan penginapan yang ada di wilayah hukum Polres Mojokerto menjadi atensi serius polisi setempat. Razia dilakukan untuk mempersempit gerakan teroris serta gerakan radikalisme yang ada di wilayah hukum Polres Mojokerto.


Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simartama mengatakan, pasca aksi pengeboman di Surabaya dan Sidoarjo, jajaran kepolisian bersama Koramil, Babinsa, Polsek mengelar razia di tempat kos, hotel, losmen serta penginapan.

"Ini sebagai upaya mempersempit ruang gerakan teroris serta gerakan radikalisme di wilayah hukum Polres Mojokerto. Karena memang dari data yang ada, jumlah tempat kos-maupun penginapan di Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan," ungkapnya, Rabu (16/5/2018).

Namun, lanjut Kapolres, pihaknya akan memastikan bila meningkatnya tempat kos maupun penginapan di wilayahnya bukan imbas dari tragedi bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo. Pihaknya juga bersama 3 pilar mengintruksikan untuk segera mengaktifkan kembali PAM Swakarsa. 

"Aktifitas di masyarakat seperti wajib lapor, ronda malam, penjagaan dan pengaktifan lagi pos-pos penjagaan di desa-desa harus diaktifkan kembali," tegasnya. [tin/suf]

Baca Juga

Pilbup-_Jombang-640x320
Wacana untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan publik. Rencana itu berawal dari pertemuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pada Jumat 6 April 2018 lalu.
Usai menggelar pertemuan yang juga melibatkan unsur pimpinan DPR RI seperti Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Bamsoet mengatakan jika ketiganya melakukan diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD dengan mendagri.
“Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018) dikutip dari Kompas.com.
Alasan mengembalikan pilkada ke DPRD menurut Bamsoet bukan tanpa alasan. Ia menilai banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Salah satunya membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak dalam identitas masing-masing golongan sehingga berpotensi memecah belah.
Selain itu, menurut dia, pilkada langsung juga menimbulkan politik biaya tinggi, mulai dari ‘tiket’ (rekomendasi partai) dan beberapa pengeluaran lain yang kemudian memunculkan korupsi.
“Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya. Belum biaya penyelenggaraannya hampir Rp 18 triliun. Nah, kalau itu digunakan untuk biaya pembangunan mungkin itu lebih bermanfaat,” kata Bambang.
Senada dengan Bamsoet, sejumlah politisi di Kota Santri pun sepakat jika pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Mantan Wakil Bupati Ali Fikri mengatakan, jika Pilbup menggunakan sistem parlemen menurutnya lebih baik dari pada sistem one man one vote. Karena dinilai lebih menghasilkan pemimpin yang kredibel.
“Kalau saya setuju dikembalikan ke DPRD. Karena hasilnya juga akan lebih baik. Dalam Pilbup sistem parlemen, paslon itu memang benar-benar diberedeli oleh DPRD dan tokoh masyarakat yang hadir. Misalnya saat menyampaikan visi misi, kalau tidak siap, dibantai habis. Beda dengan sekarang yang hanya formalitas,” terangnya.
Selain itu, pilbup dengan sistem parlemen juga menekan angka yang harus dikeluarkan negara maupun calon bupati itu sendiri. Dengan demikian, anggaran pilkada bisa dialihkan untuk kepentingan lain, baik itu infrastruktur maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dari data yang dihimpun di KPU Jombang, besaran angka dalam pilkada langsung Kabupaten Jombang di tahun 2013 mencapai Rp 31.300.216.253. Dana tersebut dikucurkan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilbup Jombang dan Pilgub Jatim yang berlangsung dalam dua putaran.
Putaran pertama, jumlah biaya yang dikeluarkan daerah untuk kebutuhan Pilkda Jombang mencapai sebesar Rp 21.366.699.027. Dengan rincian Rp 10.525.698.000 untuk biaya pegawai dan Rp 10.841.001.027 guna biaya pengadaan barang atau jasa.
Sementara pada Pilkada putaran kedua biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 9.933.517.227. Dengan rincian Rp 4.796.210.000 untuk kebutuhan biaya pegawai sedangkan pengadaan barang atau jasa mencapai Rp 5.137.307.227.
Sedangkan di tahun 2018 ini, dana yang disiapkan untuk kebutuhan Pilbup Jombang dan Pilbup Jatim mencapai Rp 46.464.038.000. Dana tersebut merupakan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang.
Besarnya nominal angka yang dibutuhkan dalam sistem Pilkada langsung, berbanding terbalik ketika Pilkada dilakukan menggunakan mekanisme parlementer. Sekretaris DPRD Jombang Pinto Windarto menyatakan jika tidak ada dana khusus yang disiapkan untuk kebutuhan Pilbup Jombang kala itu.
“Kalau dulu tidak ada penganggaran khusus seperti saat ini yang dianggarkan di KPU,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/5/2018). Meskipun ia sendiri mengaku tak memiliki risalah anggaran yang digunakan dalam Pilbup Jombang periode 2003-2008.
Namun, Pinto meyakini jika besaran angka yang dikeluarkan tidak sefantastis saat ini, dimana Pilbup Jombang digelar dengan mekanisme pemilihan langsung. “Sepertinya hanya sekadar buat makan minum dan kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor). Itupun ikut dana rutinitas dewan. Paling tidak sampai Rp 5 juta kalau tahun segitu,” papar Pinto.
Jika menilik pada Perbup Jombang tentang Pedoman Penggunaan APBD tahun 2017, biaya yang dikeluarkan dalam sekali rapat Paripurna DPRD, jika dihitung berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Jumlah tersebut sudah mencakup kebutuhan logistik (konsumsi) hingga uang transport peserta rapat.
Sehingga bisa dikatakan jumlah besaran dana penyelenggaraan Pilkada menggunakan sistem Parlemen hanya mencapai Rp 15 hingga 20 juta. Dengan demikian, jumlah biaya yang dibutuhkan tak mencapai 0,1 persen dari pilkada langsung.

Baca Juga


Ribuan warga mengadakan doa bersama dan menyalakan lilin di Monumen Ringin Contong Jombang, Selasa 15 Mei 2018. Mereka melakukan aksi solidaritas untuk korban teror bom di Surabaya.


32585752_809259092607177_8080060281054560256_n

Peserta berasal dari berbagai ormas, etnis, mahasiswa, dan warga. Warga berapi-api meneriakkan lawan teroris ketika perwakilan ormas secara bergantian berorasi. Setelahnya, peserta aksi bersama-sama menyalakan lilin diiringi doa-doa yang diucap oleh perwakilan tokoh masing-masing agama.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang mengatakan aksi lilin ini bertujuan menunjukan solidaritas masyarakat Jombang kepada korban bom di Surabaya. “Kita mengutuk aksi yang kejam tersebut, kami bersama-sama masyarakat Jombang mengutuk perbuatan tersebut, tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan, kami bersama-sama arek Surabaya wani melawan terorisme,” tegasnya.

Sementara AKBP Fadli Widiyanto menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan masyarakat Jombang dalam memerangi aksi terorisme, Fadli juga berpesan agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. “Tugas Kepolisian adalah menciptakan rasa damai dan aman di masyarakat,” paparnya.

Lain halnya Ketua Ansor Jombang, H. Zulfikar mengatakan teroris bukan untuk ditakuti tapi dilawan. “Ini adalah bentuk kekompakan masyarakat Jombang yang tidak memandang agama juga keyakinan untuk menyatakan tidak takut pada teroris, hanyasatu kata lawan teroris,” ujarnya berapi-api.  (teks & foto : Luhur Wijaya )
Subscribe to: Posts (Atom)
Powered by Blogger.
close
Banner iklan disini